Amiruddin Sijaya Minta Kehumasan dikelola Secara Maksimal

Bawaslu Bengkalis, Pekanbaru - Anggota Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya meminta agar kehumasan di setiap Bawaslu kabupaten/kota di Riau dikelola secara baik dan maksimal. Dalam mendukung aktivitas pengawasan, peran kehumasan begitu besar serta menjadi cerminan baik dan buruknya sebuah lembaga yang dijalankan.

Demikian disampaikan Amiruddin ketika memberikan pengarahan dalam kegiatan Rakor Strategi Pemberitaan dan Teknik Fotografi dalam Pengelolaan Kehumasan pada Pemilihan Serentak 2024 yang ditaja pihaknya di Aula Kantor Bawaslu Riau, Jumat (21/6).

Dikatakan pria yang juga merupakan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Riau itu, dilaksanakannya Rakor ini memilki manfaat yang besar sebagai pencerahan sekaligus penguatan bagi Bawaslu kabupaten/kota se Riau dalam pengelolaan kehumasan, terutama dalam mendukung kerja-kerja pengawasan dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak tahun 2024.

"Pengelolaan kehumasan di daerah perlu diperhatikan dengan serius, sebagai sarana atau media dalam menyebarluaskan informasi, khususnya terhadap berbagai program dan kerja pengawas pemilu. Kalau kerja kehumasan jelek, maka sudah tentu lembaga akan berimbas. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, betapa pentingnya peran kehumasan mesti dipersiapkan sebaik mungkin bagi mewujudkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaannya," kata Amiruddin Sijaya.

Dalam Rakor yang diikuti para ketua dan anggota Bawaslu kabupaten/kota yang membidangi kehumasan serta dua orang staf, Bawaslu Riau menghadirkan dua narasumber sebagai pemateri dari Riau Pos. Materi yang disampaikan antara lain berkaitan dengan Teknik Dasar Menulis Rilis Berita yang disampaikan oleh Afiat Ananada M (Editor Assistant Riau Pos), kemudian materi terkait Teknik Dasar Foto Jurnalistik dan Membuat Keterangan Foto Berita oleh Mhd. Akhwan (Riau Pos).

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Riau Dona Donora yang hadir dalam kegiatan Rakor ini turut mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak-lanjut hasil evaluasi yang dilakukan terkait pengelolaan kehumasan pada tahapan Pemilu 2024 yang lalu. Diantara permasalahan yang muncul  adalah terkait SDM kehumasan yang dirasakan belum memadai. Kemudian kualitas atau kemampuan para staf yang mengelola kehumasan belum maksimal, termasuk minimnya sarana dan prasarana kehumasan. 

"Untuk itu kedepan perlu ada kebijakan khusus bagi memaksimalkan peranan kehumasan dengan mengalokasi anggaran bagi kehumasan, seperti pengadaan kamera dan perlengkapan lainnya," sebut Dona Donora seraya menyebut sejumlah permasalahan lain yang juga terjadi yang dapat mengganggu dan menghambat dalam pengelolaan kehumasan.(humas_bawaslubks)