Fitra Riau Taja Diskusi Virtual Korupsi dan Pilkada di Kabupaten Bengkalis Mukhlasin : Pilkada yang Bersih Menjadi Tanggung Jawab Bersama

BENGKALIS- Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Mukhlasin menegaskan jika Pilkada yang bersih (bebas korupsi) pada dasarnya dapat diwujudkan bersama-sama. Ia juga menjadi tanggung jawab bersama semua pihak dan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pilkada maupun peserta Pemilu semata-mata.

Hal itu sebagaimana disampaikan Mukhlasin, Selasa (30/6) dalam Diskusi Virtual Korupsi dan Pilkada di Kabupaten Bengkalis yang diselenggarakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan disiarkan secara langsung lewat sejumlah media lainnya.

Seperti disampaikan Mukhlaisn, pada dasarnya pihaknya di jajaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis memang telah diamanahkan oleh undang-undang untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2020, namun dalam proses pelaksanaannya tentulah amat diharapkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Minimal dapat melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran,” sebut Mukhlasin dalam diskusi yang juga menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Ketua KPU Bengkalis Fadhilah Almausuly, Ketua LAM Riau Al-Azhar, organisasi peneliti dan narasumber lainnya.

“Terkait demokrasi yang bersih, di satu sisi tidak dapat dibebankan kepada penyelenggara dan peserta. Masyarakat juga diharapkan turut serta mewujudkannya,” imbuhnya lagi.

Di bagian lain, mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Bantan pada Pilkada Bengkalis 2015 lalu ini juga menghimbau agar Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang diharapkan berjalan dengan baik, bebas dari politik uang serta penyalahgunaan kewenangan, apalagi Pilkada yang dilaksanakan dalam situasi pandemi yang dikhawatirkan memunculkan sejumlah persoalan.

Disamping itu lanjut Mukhlasin, juga terkait politisasi SARA yang dikhawtirkan bakal terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada yang mesti selalu diwaspadai dan diantisipasi semaksimal mungkin. “Politisasi SARA ini sangat berbahaya dan berpotensi memecah belah bangsa. Ia tidak hanya merusak sosial dan tatanan demokrasi, juga bangsa,” pungkas Mukhlasin sembari mengharapkan semua elemen masyarakat agar dapat bekerjasama dalam menyukseskan Pilkada serentak 2020 ini.(humas_bawaslubks)