Bawaslu Bengkalis ikut serta dalam Konsolidasi Nasional Penegakan Hukum Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 menuju Era New Normal
|
Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bengkalis, M. Hary Rubianto mengikuti rapat konsolidasi Nasional penegakan hukum pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 menuju era New Normal (03/06/2020).
M. Hary Rubianto mengatakan, rapat koordinasi melalui Zoom Cloud Meetings dilaksanakan untuk menyapa Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota karena rapat konsolidasi ini tidak bisa dilaksanakan secara langsung di tengah situasi pandemi virus Covid-19.
Konsolidasi Nasional dihadiri dan di buka oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia Ratna Dewi Petololo, beliau dalam pemaparannya mengatakan bahwa pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi II DPR, hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, Komisi II DPR, Kemendagri dan KPU menyetujui pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
Dalam rapat tersebut Ratna dewi Petololo menyampaikan beberapa hal penting diantaranya, rencana tahapan pemilihan 2020 pasca penundaan di masa Pandemi Covid - 19 meliputi,
12 Juni - 2 Juli 2020, Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan
6 Juli - 4 Agustus 2020, Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih
4 - 6 September 2020, Pendafatan Pasangan Calon
23 September 2020, Penetapan Pasangan Calon
26 September - 5 Desember 2020, Kampanye
9 Desember 2020, Pemungutan Suara
Sumber: Paparan KPU dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR tanggal 27 Mei 2020
Pada saat proses tahapan Pilkada tahun 2020 sudah berjalan kembali nantinya di ingatkan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu, karena ditengah situasi pandemi covid 19 agar dapat mengedepankan kesehatan di saat melakukan pengawasan dan penindakan dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan rekomendasi gugus tugas penanganan Covid 19.
"Melihat tahapan sudah didepan mata selain memiliki integritas, pengawas pemilu juga harus memiliki keberanian dalam melakukan tindakan, serta pada saat menjalankan tugas untuk dapat mengedepankan kejujuran, dan memiliki niat yang lurus semata-mata agar pemilihan terselenggara dengan jujur dan adil. Untuk regulasi terkait penindakan pelanggaran akan di lakukan perubahan pada proses penanganan pelanggaran dengan menyesuaikan protokol kesehatan ditengah Pandemi Covid 19 ini " Pungkas Ratna.
Selanjutnya, M. Hary Rubianto menambahkan rapat kegiatan konsolidasi juga menghadirkan pemateri yakni Prof. DR. M. Kana Sutrisna Suryadilaga, MM.,M.Ag.,M.Psi (Peraih Rekor MURI training leadership dengan peserta terbanyak di Indonesia yaitu 18 rb dalam waktu 2 hari berturut-turut) dan Tenaga Ahli Bawaslu RI Dr. Abdullah. Adapun materi yang telah disajikan adalah menjawab tantangan bagi penyelengara pemilu untuk tetap bahagia, produktif, berkarya dan sukses ditengah masalah (Covid 19) serta Motifasi dalam mewujudkan integritas dan mentalitas penyelengara pemilu dalam melakukan penegakan hukum pemilihan di tengah situasi Covid 19.
"Tahapan pilkada akan dimulai kembali, walaupun masih dalam situasi pandemi Covid 19, dalam kegiatan konsolidasi ini terdapat empat point yang menjadi fokus perhatian Bawaslu saat ini dalam upaya menghadapi lanjutan tahapan Pilkada 2020 ditengah kondisi pendemi covid 19 yakni pertama resiko kesehatan baik itu penyelenggara, peserta maupun masyarakat. Kedua pemanfaatan bantuan pemerintah dalam hal ini politisasi bantuan sosial (Bansos). Ketiga politik uang yang disebabkan kondisi ekonomi yang sedang sulit ditengah masyarakat serta yang keempat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penggunaan hak pilih yang dikhawatirkan akan menurun. Kami selaku pengawas pemilu di tingkat jajaran daerah akan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kami dengan rasa penuh tanggung jawab dan hasilnya nanti dapat kami pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" tutup M. Hary Rubianto.
