Bawaslu Bengkalis Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Partisifatif, ini Penjelasannya
|
BENGKALIS- Sebagai wujud nyata Implementasi Undang-Undang 7 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten Bengkalis melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif kepada masyarakat Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Marina Hotel Bengkalis. Rabu, 3 Agustus 2022.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Riau Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Riau, Amiruddin Sijaya dan dihadiri oleh 50 Peserta yang berasal dari berbagai unsur, antara lain Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, dan Organiasasi Perempuan, Perwakilan Dandim 0303 Bengkalis, Perwakilan Kapolres Bengkalis dan Perwakilan Lembaga Adat Melayu (LAM) Bengkalis Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (PWI) Bengkalis dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkalis.
Dalam Sambutanya, Amiruddin Sijaya menjelaskan Bahwa untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam setiap tahapan pemilu, peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat diperlukan dalam memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya.
"Kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan kesadaran partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan berkualitas" jelas Amirudiin Sijaya.
Dalam kegiatan ini hadir sebagai narasumber, Bawaslu Provinsi Riau, Amiruddin Sijaya, KPU Bengkalis, Safroni, Wakil Ketua PWI Bengkalis, BakhtaRuddin.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal, Usman menyampaikan bahwa Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal dikarenakan keterbatasan personil, sehingga membutuhkan peran serta masyarakat agar turut andil dalam melakukan pengawasan, salah satu program yang telah dilakukan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).
“Kami telah membentuk Kader – Kader Pengawas Partisipatif melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam melakukan fungsi pencegahan dan pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat di daerahnya masing-masing" ungkap Usman.
Selanjutnya, Anggota KPU Bengkalis, Safroni menjelaskan bahwa keterlibatan Masyarakat dalam pemilu tidak hanya sekedar datang dan memilih, tetapi juga turut melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi serta melaporkan kecurangan tersebut kepada penyelenggara pemilu.
"Semua kompenen masyarakat mempunyai Peranan penting untuk mencegah terhadap terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu, Semua komponen masyarakat juga dapat mengawasi pemilu supaya dapat melahirkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Pemilu yang sukses tidak semata hanya karena upaya penyelenggara namun juga masyarakat sebagai pelaksana turut andil dalam pelaksanan proses demokrasi Pemilu 2024 mendatang" tutup Safroni.