Diikuti Para Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten/Kota se-RiauBawaslu Riau Taja Rakor Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu Serentak 2024

PEKANBARU- Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bengkalis Andi Setiawan, Jumat (6/10), mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu Serentak 2024 yang ditaja Bawaslu Provinsi Riau di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru. Rakor yang dibuka Anggota Bawaslu Riau Indra Khalid Nasution ini, juga diikuti para Kordiv SDMO Bawaslu kabupaten/kota se-Riau.

Selain dihadiri dan dibuka langsung oleh Indra Khalid Nasution yang juga Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Riau, Rapat koordinasi ini turut dihadiri Anggota Bawaslu Riau Fatminah Nularna dan Nanang Wartono, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau Anderson.

Dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan Rakor ini, Indra Khlaid Nasution menegaskan jika Rakor ini diselenggarakan sebagai bentuk Bawaslu se-Riau dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, khususnya kesiapan dalam melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu.

Hal senada juga disampaikan Anggota Bawaslu Riau Nanang Wartono. Menurut Nanang yang saat ini menjabat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Riau, bahwa berkaiotan pengawasan pendistribusian logistik, pihaknya meminta kepada seluruh jajaran pengawas pemilu agar mempersiapkan diri dan betul-betul melakukan pengawasan secara melekat. Bahkan dirinya turut menyinggung terkait ditemukan berbagai kelemahan dalam pengadaan logistik, seperti ditemukan banyaknya kekurangan surat suara pada Pemilu 2019 yang lalu.

“Pada Pemilu 2019 lalu banyak kekurangan surat suara. Bukan hanya terjadi di Kabupaten Pelalawan, namun kekurangan surat suara ini juga terjadi di semua kabupaten/ota se-Provinsi Riau,” ujar Nanang, mantan Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan ini.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau Anderson dalam sambutannya mengatakan, jika anggaran dalam pengawasan logistrik pada Pemilu 2024 di seluruh Indonesia ini dianggar sebesar 2,9 triliun. Dengan besarnya anggara pengawasan tersebut tentu diharapkan Bawaslu sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-undang dapat semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugas pengawasan, khususnya pada pengadaan dan pendistribusian logistik.(humas_bawaslubks)