Bawaslu Riau Gelar Sosialisasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Melalui Aplikasi SI-AMAN
|
Bengkalis, Bawaslu Bengkalis – Bawaslu Provinsi Riau menggelar kegiatan “Sosialisasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Melalui Aplikasi SI-AMAN”, Senin (16/11/2026) secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Perencanaan Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja Organisasi oleh Kepala Bagian PPPS Bawaslu Riau, Gushendri, dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 8 TA. 2026.
Kegiatan diikuti oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kita se Riau, para Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
Khusus dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis, kegiatan ini dihadiri langsung secara daring oleh Anggota Bawaslu, Budi Kurnialis, Kasubbag Penanganan dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), M Hasanul Asy'ary serta sejumlah Staf PPPS.
Dalam sambutannya, Kabag PPPS Bawaslu Riau, Gushendri menyampaikan bahwa pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) selama ini belum memiliki keseragaman di tingkat nasional.
“Beberapa tahun pengelolaan BDP ada diatur, namun sampai hari ini belum ada pembaruannya lagi. Secara teknis belum ada aturannya, seperti berkaitan dengan uang, binatang ternak dan lain-lain, bagaimana output atau muaranya dalam penanganan barang dugaan pelanggarannya,” ujar Gushendri.
Ia menjelaskan, aplikasi SI-AMAN (Sistem Informasi - Amanah Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran) digagas sebagai bentuk rencana aksi perubahan yang bukan hanya rencana, tetapi perubahan nyata demi kesempurnaan aplikasi dan tata kelola.
“Melihat kondisi penanganan barang dugaan pelanggaran di Indonesia belum ada keseragaman pengelolaan BDP, bagaimana serah terima dan kondisinya, siapa yang bertanggung jawab belum jelas. Dengan aplikasi ini diharapkan ada keseragaman, baik dalam pengelolaan, tata cara penerimaan dan pengembalian barang BDP kepada pemiliknya sesuai aturan dan hukum, sehingga di kemudian hari dalam pengelolaan BDP menghindari terjadinya polemik di lapangan,” jelasnya.
Gushendri mencontohkan kasus minyak goreng sebagai barang dugaan pelanggaran di suatu daerah yang sebelumnya tidak dapat dikelola dengan baik, yang ke ke udian turut menjadi salah satu alasan pembentukan aplikasi ini. Ia juga berharap setiap tahapan pemilu ke depan, aplikasi ini dapat dimanfaatkan dan bahkan dapat disarankan penggunaannya ke Bawaslu RI.
“Realisasinya memang perlu penyusunan SOP dan ketentuan lebih lanjut. Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Bawaslu kabupaten/kota berkaitan aplikasi ini,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Riau, Nanang Wartono saat membuka kegiatan sekaligus arahan menyampaikan beberapa hal penting. Diantaranya ia mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan, khususnya gagasan Kabag PPPS yang mencoba membuat aplikasi dalam penanganan Barang Dugaan Pelanggaran.
Lebih lanjut ia mengatakan, selama ini pengelolaan BDP memang agak terlupakan dan sampai hari ini belum ada peraturan khusus Bawaslu dalam menanganinya. Sejauh ini memang ada rencana revisi aturan berkaitan BDP, namun belum terealisasi. BDP menurutnya adalah barang-barang yang ditemukan dalam pengawasan, laporan masyarakat dan penanganan pelanggaran yang harus dikelola dengan baik sesuai aturan. Berkaitan hal ini, Bawaslu diharuskan membentuk suatu unit pengelolaan BDP, mulai dari menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan.
"BDP muncul saat penanganan pelanggaran. Bukti-bukti berupa barang harus dikembalikan kepada pihak yang berkaitan apabila tidak terbukti pelanggarannya," tegas Nanang seraya menambahkab jika sejauh ini ada beberapa kabupaten/kota yang menyimpan BDP berupa uang, dan ini ke depan harus diselesaikan. Jika tidak, tentunya akan menjadi sesuatu yang dipersoalkan.
Selanjutnya, ia berharap Bawaslu kabupaten/kota se Riau segera membentuk Unit Pengelolaan BDP. Segala administrasi mengenai harus dipersiapkan, sehingga ketika terjadi penanganan pelanggaran yang bersentuhan dengan barang bukti dan lainnya, dapat ditangani dan dikelola dengan baik, baik menyangkut hak dan kewajibannya, termasuk juga aturan mengenai pemusnahan barang bukti dan lainnya apabila diperlukan.
Kegiatan yang turut dihadiri seluruh jajaran Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Riau ini, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian cara penggunaan Aplikasi SI-AMAN oleh Bawaslu Provinsi Riau dan sesi diskusi bersama menyangkut pengelolaan BDP dalam pemilu maupun pilkada serta membahas berbagai kendala dan hambatan di lapangan.(humas_bawaslubks)
Penulis : Marzuli, S.HI
Foto : Dian Jarita, S.H