KPU dan Bawaslu Bengkalis Gelar Pertemuan Pra-Pleno: Selaraskan Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III 2026

Bawaslu Bengkalis, BENGKALIS – Senin (28/9) Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Agung Kurniawan bersama Anggota Zulkifli, Sri Jumarni, Suhardi dan rombongan melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Kunjungan ini disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Bengkalis Usman didampingi Anggota Budi Kurnialis dan Andi Setiawan beserta Staf.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis ini, digelar sebagai langkah krusial dalam mempersiapkan serta memperbaiki catatan menjelang pelaksanaan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 yang dijadwalkan pada Rabu, 30 September 2026 mendatang.

Agenda utama dari pertemuan pra-pleno ini adalah untuk menyelaraskan catatan serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang belum sinkron antara KPU dan Bawaslu. Langkah proaktif ini diambil guna memastikan seluruh data terekapitulasi dengan akurat dan transparan sebelum dibawa ke tingkatan pleno resmi. Selain itu, kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut juga membahas masukan teknis serta poin-poin penting yang perlu dituangkan secara komprehensif ke dalam Berita Acara (BA).

Dalam kesempatan tersebut, tim KPU Kabupaten Bengkalis memaparkan rekapitulasi data hasil sinkronisasi, data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta data pemutakhiran terbaru yang bersumber dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk periode Triwulan III Tahun 2026. Pemaparan ini menjadi dasar evaluasi bersama guna menjaga akuntabilitas data pemilih di Kabupaten Bengkalis.

Salah satu poin penting yang menjadi sorotan KPU Bengkalis adalah ditemukannya data baru dari KP2MI yang mencatat sebanyak 61 orang pekerja migran asal Pekanbaru dan Dumai. Namun, berdasarkan hasil koordinasi dan penelusuran lapangan bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Duri, sejauh ini hanya 18 orang yang terdeteksi secara faktual. Menanggapi perbedaan tersebut, KPU mengusulkan rencana koordinasi bersama ke Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun anggaran 2027 mendatang demi menuntaskan validasi data pekerja migran.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis Usman yang menyambut hangat pertemuan itu, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif kunjungan KPU Bengkalis. Kunjungan pra-pleno ini dinilainya sangat strategis untuk membangun kesepahaman, memperkuat sinergi pengawasan, serta meminimalisir potensi perdebatan data pada saat pelaksanaan Rapat Pleno TW III digelar nantinya.
Lebih lanjut, Ketua Bawaslu Bengkalis menyampaikan bahwa pihaknya mendapat mandat uji petik secara nasional dari Puslitbang Bawaslu RI dengan mengambil sampel sebanyak 10 Kartu Keluarga (KK) per desa guna memperkuat database pengawasan daftar pemilih. Bawaslu berharap tim KPU Bengkalis dapat turut mendampingi dan membersamai pelaksanaan uji petik tersebut di lapangan. Bawaslu juga menekankan urgensi utama dari PDPB adalah pemutakhiran data secara riil, serta meminta KPU memberikan jadwal resmi kegiatan Pencocokan Terbatas (Coktas) agar Bawaslu dapat berpartisipasi aktif.

Di samping itu, Bawaslu Bengkalis meminta agar seluruh masukan, saran, dan catatan penting dari Bawaslu maupun peserta pleno lainnya wajib diakomodasi dan dimasukkan ke dalam Berita Acara Rapat Pleno. Hal ini dinilai penting sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan jaminan bahwa setiap catatan pengawasan ditindaklanjuti secara prosedural.

Pertemuan tersebut juga menginventarisasi kendala krusial di lapangan, salah satunya terkait temuan masalah data ganda pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang bersinggungan dengan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hambatan koordinasi terjadi karena masing-masing pihak wilayah masih mempertahankan datanya. Melalui forum silaturahmi ini, KPU dan Bawaslu Bengkalis berkomitmen untuk terus mencari solusi terbaik demi menghadirkan data pemilih yang bersih, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di Kabupaten Bengkalis.(humas_bawaslubks)