Ketua, Anggota dan Korsek Bawaslu Bengkalis Tandatangani Pakta Integritas, Hadapi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020

BENGKALIS- Dalam rangka menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 ini, Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Bengkalis bersama seluruh pimpinan dan koordinator sekretariat Bawaslu kabupaten/kota se Riau, Selasa (14/1) kemarin melakukan penandatanganan Pakta Integritas Pengelolaan Anggaran Tahun 2020 di Bawaslu Provinsi Riau.

Penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh seluruh anggota dan koordinator sekretariat Bawaslu kabupaten/kota tersebut, diselenggarakan dalam sebuah Rapat Koordinasi dan Penyampaian Petunjuk Operasional Kegiatan yang ditaja Bawaslu Provinsi Riau di Aula Kantor Bawaslu Riau.

Penandatanganan Pakta Integritas ini juga sebagai upaya Bawaslu bagi membentengi dirinya agar dapat menjalankan anggaran pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 secara baik dan tepat, sehingga mampui mewujudkan pengawasan Pilkada yang maksimal dan berkualitas. .

Dalam penandatanganan Pakta Integritas yang dihadiri seluruh anggota dan koordinator sekretariat Bawaslu se Riau itu, dari Bawaslu Provinsi Riau dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu provinsi Riau Rusidi Rusdan, serta didampingi Anggota Bawaslu antara lain Hasan Alhitami dan Amirudin Sijaya. Selain itu hadir juga Kepala Sekretariat Bawaslu Riau Anderson.

“Alhamdulillah, kita dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga ikut berpartisipasi dalam penandatanganan Pakta Integritas ini. Adapun tujuan dari penandatanganan Pakta Integritas ini antara lain adalah
sebagai upaya untuk membentengi diri seluruh anggota Bawaslu kabupaten/kota se Riau dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 dari segala bentuk intervensi dari pihak manapun,” sebut Usman, Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Rabu (15/1).

Selain bertujuan bagi membentengi para pengawas Pemilu dalam pengawasan Pilkada serentak ini, tujuan lain yang hendak dicapai dari penandatanganan Pakta Integritas ini adalah bagi memastikan segala bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja pengawasan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(humas_bawaslubks)